Daftar Kasus Kriminal Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia dan Daerah dalam Korupsi Terbesar

Daftar Kasus Kriminal Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia dan Daerah dalam Korupsi Terbesar

Tak dapat dipungkiri bila kasus kriminal Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Indonesia dan DRR Daerah (DPRD) setiap tahunnya selalu membuat miris masyarakat. Dari beragam kasus kriminal  yang terjadi, yang paling sering dan berhasil merugikan Indonesia dalam jumlah besar adalah kasus kriminal korupsi. Bagaimana tidak, uang rakyat yang seharusnya dipergunakan demi kesejahteraan masyarakat malah dipergunakan untuk memperkaya diri sendiri. Nah, dari sederet kasus kriminal korupsi oknum anggota dewan yang pernah terjadi, baik yang melibatkan anggota DPR maupun DPRD ini ada beberapa yang terbesar dan paling menghebohkan publik. Oleh karena itu, simaklah kasus mana saja yang masuk dalam daftar tersebut.

Kasus Kriminal Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dalam Korupsi Terbesar

Daftar Kasus Kriminal Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia dan Daerah dalam Korupsi Terbesar

Tentu saja kasus kriminal dewan pusat atau DPR RI  dalam korupsi yang paling banyak menyita perhatian masyarakat luas. Tak hanya itu saja, kerugian negara akibat korupsi yang dilakukan oleh oknum anggota DPR RI ini pun begitu besar pula. Berikut ini adalah kasus kriminal  korupsi oknum  anggota DPR terbesar yang harus Anda ketahui.

  • Kasus E-KTP

Daftar pertama dari kasus kriminal  korupsi oknum anggota DPR terbesar ini ada kasus E-KTP yang melibatkan tak hanya beberapa anggota DPR saja tetapi juga langsung ketua DPR yakni Setya Novanto. Dalam kasus ini Setya Novanto bersalah karena menyalahgunakan wewenangnya sebagai ketua DPR dalam penetapkan anggaran E-KKTP yang jumlahnya sebesarRp 5,9 Triliun. Bahkan Novanto juga meminta komisi 5% kepada pengusaha yang terlibat dalam proyek tersebut untuk diberikan   kepada anggota DPR RI Komisi II. Akibat kasus kriminal  korupsi oknum anggota DPR terbesar yang satu ini, Indonesia sekitar Rp 2,3 triliun banyaknya.

  • Suap Fayakhun Andriadi

Fayakhun Andriadi merupakan anggota komisi pertahanan DPR yang menerima suap senilai RP 12 Miliar terkait proyek di Bakamla (Badan Keamanan Laut) pada pengadaan rone dan juga satelit monitoring. Penetapan Fayakhun yang merupakan politikus Golkar ini merupakan hasil dari pengembangan OTT (operasi tangkap tangan) yang dilakukan KPK pada 2016. Akibat perbuatan kriminalnya ini, Fayakhun akhirnya divonis hukuman penjara selama 8 tahun dengan denda RP 1 miliar subsider empat bulan kurungan.

  • Suap dan Gratifikasi Eni Maulani Saragih

Ketiga ada kasus suap dan juga gratifikasi yang melibatkan Eni Maulani Saragih sebagai  Wakil Ketua Komisi Energi DPR pada juli 2018. Sangkaan yang dikenakan untuk Eni ini oleh KPK adalah suap sebsar Rp 4,75 Miliar dari Budisutrino Kotjo untuk memilih Blackgold Natural Resoucres Ltd dalam proyek PLTU Riau-1. Sementara itu gratifikasi yang diterima Eni ini tak hanya satu saja tetapi malahan empat gratifikasi besar dari pengusaha yang apabila ditotal sebesar Rp 5,6 miliar dan SGD 40 Ribu.

Kasus Kriminal Korupsi DPRD Terbesar

kasus kriminal dewan

Oknum anggota DPRD pun tak ketinggalan juga ikut menyumbang kerugian negara karena kasus kriminal dewan dalam korupsi berjumlah besar ini. Berikut adalah daftar korupsi terbesar yang melibatkan oknum DPRD tersebut:

  • Korupsi APBD 2002 DPRD Sumatra Barat

Posisi pertama kasus kriminal  korupsi oknum  anggota DPRD terbesar ada kasus korupsi APBD 2002 sebesar 6,48 miliar rupiah yang melibatkan sebanyak 43 anggota dan juga pimpinan DPRD Sumatra Barat. Adapun tiga pimpinan DPRD tersebut ada ketua (Arwan Kasri), dan dua wakil ketua yakni Hasmerti Oktini alias Titik Nazif Lubuk serta Masfar Rasyid. Ketiganya divonis lebih besar dibandingkan anggota DPRD yang terbukti bersalah lainnya yakni dengan hukuman 27 bulan pencarian dengan denda Rp 100 juta atau subsider dua bulan. Ketiga pimpinan DPRD Sumber ini juga mesti mengembalikan kerugian negara dengan jumlah yang banyak yakni masing-masing sebesar Rp 116, juta, Rp 127,7 Juta serta Rp 127,7 Juta. Apabila tidak bisa mengembalikan kerugian tersebut, maka bisa diganti dengan hukuman kurungan yang harus dijalani selama 6 bulan lamanya.

  • Korupsi APBD Sumatra Utara

Berikutnya ada kasus kriminal  korupsi oknum  anggota DPRD terbesar berikutnya yang melibatkan 40 anggota DPRD Kota Padang periode 1999-2004. Adapun kasus ini adalah kasus korupsi APBD dengan nilai Rp 10,4 miliar. Tersangka dalam kasus ini akhirnya divonis dengan hukuman empat tahun penjara, denda sebesar Rp 200 juta rupiah, dengan subsider 6 bulan penjara. Selain itu tersangka juga harus membayar uang sebesar Rp 190 – 250 juta sebagai uang pengganti.

  • Suap Pembahasan APBD Perubahan Kota Malang 2015

Kasus suap pembahasan APBD Perubahan Kota Malang tahun 2015 merupakan salah satu kasus kriminal  korupsi oknum  anggota DPRD terbesar yang cukup menggemparkan masyarakat luas. Terlebih karena KPK menetapkan sebanyak 45 orang dalam tahapan penyidikan. Bahkan kasus ini turut menyerat banyak nama-nama pejabat besar seperti Moch Anton yang merupakan wali kota non aktif, Jarot Edy Sulistyono yang merupakan kepala dinas pekerjaan umum, perumahan dan pengawasan bangunan serta Arief WIcaknono yang merupakan mantan ketua DPRD kota malang.